tata naskah dinas kemendagri. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai (1) Pengurusan naskah dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan Kepala Biro Umum oleh selaku Kepala unit kearsipan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan. tata naskah dinas kemendagri

Struktur. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik meliputi 1. Upaya tersebut sebagai bentuk respon dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan. Naskah dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan mempunyai nilai arsip. MaksudPERMENDAGRI NO 54 TAHUN 2009 TTG TATA NASKAH DINAS PEMDA. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah diatur penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Ditetapkan Tanggal. Peraturan yang pertama adalah Peraturan Rektor UGM NomorKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dan Kode Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara. Berikut link materi Sosialisasi Permendagri No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah:bit. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya; b. d) menyimpan kartu kendali lembar IV berwarna merah dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode. 2021. Anda dapat mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja utama dari DJPD. Indonesia,. 63/MENLHK-SETJEN/2015 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Ling kungan. Heru Cahjoe-upload-2318ffc8Buku_3. Tahun Terbit. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. Jangan lewatkan juga berita dan video terkait dari situs-situs kemenag lainnya. Maksud Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai (1) Pengurusan naskah dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan Kepala Biro Umum oleh selaku Kepala unit kearsipan melalui Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan. Bagian Kedua Prinsip Pasal 7 Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman: Berlaku: DETAIL: PDF: 43: 31: 2023: 10 Februari 2023: Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Dinas. Deskripsi: Tata naskah dinas kemendagri. Media Perekaman Naskah Dinas Elektronik : fisik dan/atau digital. TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. mewujudkan tertib administrasi umum yang tepat guna dan. Kamarul Bahren Hanafiah. id: 42 hlm. Meta: Keterangan: Status: Berlaku: Judul: Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama: Nomor: 9: Tahun: 2016: Kategori: Keputusan Menteri Agama: Sub Kategori: Tajuk Entri Utama: Nomor Induk: Kode Panggil: Singkatan Jenis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah T. Bimtek Tata Naskah Dinas dan Korespondensi. E. Buku Layanan Administrasi Kepegawaian. Naskah Dinas Penugasan 110 1Surat Tugas 110 2Surat Perintah 112 3. 65 tahun 2012 tentang Tata Cara Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. permen_no. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Tahun 2017. 58 Halaman. Dokumen ini berisi informasi tentang rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024. 13. Pejabat yang Menetapkan. id ABSTRAK: a. Metrologi. Download to read offline. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat tata naskah dinas elektronik adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan. pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. 65 Tahun 2012. bahwa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik. Indonesia. PasswordPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Apabila diperlukan, maka kebijakan ini dapat diadaptasi dan dilakukan penyesuaian. go. 1035, 2016 KEMENDAGRI. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format. KEMENDAGRI. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sistem Penomoran Surat keluar menggunakan klasifikasi kode bidang/ sekretariat - sub bidang (sebagaimana terlampir dalam PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 dapat di klik disini) - menyatakan bulan - menyatakan. Sistem Informasi Harga Bahan Pokok. terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; 3. pdf. Tempat Penetapan. Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran. yaitu Tata Naskah Dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem administrasi umum. Membuat Naskah Dinas dengan baik dan benar; 3. Pasal 31 Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas, Stempel. bahwa pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diperlukan penyesuaian untuk mengakomodir perubahan organisasi dan teknologi; b. 902, 2019 kemendagri. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 42 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 55 tahun 2010 tentang tata naskah dinas di lingkungan kementerian dalam negeri dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri republik indonesia, Anda sedang mencari informasi tentang kma no 9 tahun 2016 tentang pedoman tata naskah dinas pada kementerian agama? Unduh file pdf resmi dari situs jatim. 3. pdf. idKEMENDAGRI(1) Pedoman Umum Tata Naskah Dinas merupakan acuan umum dalam penyusunan kebijakan Tata Naskah Dinas pada Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah. Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah; 6. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini mulai berlaku pada tanggal. Anda ingin mengetahui pedoman tata naskah dinas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Unduh dokumen resmi yang berisi peraturan menteri nomor P. Naskah terkait Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas); Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan; Unit Kearsipan; Sumber Daya Manusia 01. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND adalah pengelolaan Naskah Dinas yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, pendistribusian, dan penyimpanan, serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. BAB II AZAS TATA NASKAH DINAS Pasal 2 Azas Tata Naskah Dinas terdiri atas : 1. REPUBLIK INDONESIA No. Dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan penyesuaian baik di sisi regulasi. );Pentingnya Stempel Dinas. (2) Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. BAHAN TAYANG (PEMDA). 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 12. Diupload: 16. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah yang. TUGAS TATA CARA PENULISAN DAN TATA CARA PERSURATAN NAMA : RAJIB NUGRAHA PUTRA (G03130022) M. 11. tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu disesuaikandandisempurnakan dengan mencantumkan dan mempedomani Peraturan tentang Kearsipan sehingga perludiubah; c. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. id. b) membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar III berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman · Tata Naskah Dinas (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 7. Admin dari blog Berbagai Naskah 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait tata naskah dinas pemerintah daerah 2020 dibawah ini. 2036, LL : 76 hlm. sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan b. Keterkaitan Kegiatan penyelenggaraan tata naskah dinas dilakukan dalam satu kesatuan sistem administrasi. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. Perban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). download peraturan menteri dalam. 1 T Naik 10 Persen. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. Jl. Password No. (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 13. ketertiban Tata Naskah Dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; b. Download PPTX Report. Sosialisasi Tata Naskah Dinas Elektronik Pta Jawa Barat. Apresiasi Walikota Batam. penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (3) Kepala Biro Umum melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Menteri, naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditujukan kepada Menteri dan membutuhkan kebijakan Menteri. Tipe Dokumen. 80, BN. Tags: Peraturan. 2015. Sesuai Peraturan Menteri Dalam. Tata Naskah Dinas. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik pada instansi pemerintah sekarang ini menuntut untuk menggunakan teknologi modern. Pejabat yang. Bogor - Salah satu aspek yang sangat penting dalam tata naskah dinas adalah substansi komunikasi. 26 Januari 2023. Naskah Dinas Korespondensi intern sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Kode Pos Nomor Contoh 3 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SEKRETARIAT DPRD Kepada. Perbarui Gambar Captcha Suara. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b. Permendagri 2018. ikhfanyA. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PERTIMBANGAN. Penyelenggaraan Naskah Dinas 3. PasswordTata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-112/J. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian dalam Negeri. NASKAH kesempurnaan dan kelengkapan sistem lingkungan 2. Mempermudah dokumen naskah. Pasal 64. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. go. id. 144, 2023 KEMENDAGRI. 513, 2020 KEMENDAGRI. operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan. Pedoman Implementasi Tata Naskah Dinas wajib diimplementasikan pada setiap unit kerja di lingkungan Universitas Indonesia. B. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan12. Smart City Kabupaten Gowa. Kami juga masih menemukan ketidakseragaman Tata Naskah Dinas yang ada di daerah,” ungkap Narsum. Pasal 3 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan. E. Tata Naskah Dinas. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Tentang. Jenis Dokumen: Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 54: Judul: Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah:Tata naskah dinas kemendagri; of 7 /7. id E-mail Pengaduan : pengaduan@kemendagri. NIP / Username. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. 1 tahun 2023. TATA NASKAH DINAS – TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 2021 PERMENKEU RI NOMOR 164/PMK. bahwa tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas; b. Di dukung oleh. e) menerima naskah dinas beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar. com - Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Tata laksana (Ortal) pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika menggelar Publikasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas, di Hotel Swissbell Inn, Selasa (23/05/2023). pengamanan Naskah Dinas; d. Masuk. go. 2. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 54 Tahun 2009 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang pedoman tata naskah dinas di. Memperlancar komunikasi tulis kedinasan dan. 2. Nomor. Peraturan Menteri Perhubungan NO. U. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata naskah dinas. KEMENDAGRITATA CARA PENOMORAN NASKAH DINAS POLA BARU A. Belum Tersedia. go. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifPasal 2 Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri disusun dengan tujuan: a. 22 Desember 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Subjek. PAPARAN TATA NASKAH DINAS PADA PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI PERTAMA ANGKATAN XX TA 2020 Pengajar : Rr Leniwati Kepala Subbagian Persuratan Tat. Bimtek Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI No 1 Tahun 2023. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. Judul. Tempat Penetapan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan.